Pemerintah Kebut Pemulihan Sumatera Pascabencana!

JAKARTA,PAStime News – Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra kini memasuki fase krusial setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah mengalihkan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah hingga panjang guna memastikan kehidupan masyarakat terdampak kembali normal secara bertahap.

Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah menargetkan pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi warga. Pembangunan hunian sementara, pemberian kompensasi rumah rusak, hingga perbaikan fasilitas umum menjadi langkah utama dalam proses pemulihan tersebut.

Pemerintah Bangun 15 Ribu Hunian bagi Warga Terdampak

Pemerintah memastikan pembangunan hunian menjadi prioritas utama dalam fase rehabilitasi. Sebanyak 15 ribu unit hunian akan di bangun di tiga provinsi terdampak bencana dan di targetkan rampung dalam waktu tiga bulan sejak Desember 2025.

Pendanaan pembangunan hunian tersebut bersumber dari Danantara serta dukungan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setiap unit hunian memiliki luas 4,5 x 4,5 meter persegi dan di lengkapi fasilitas dasar, seperti tempat tidur, kipas angin, lemari, jaringan listrik, serta akses internet.

Selain hunian individual, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa rumah komunal. Kawasan hunian akan di lengkapi dapur umum, toilet bersama, taman bermain anak, serta musala untuk mendukung kebutuhan sosial dan spiritual warga.

Pendataan dan Kompensasi Rumah Rusak Dipercepat

Di samping pembangunan hunian, pemerintah mempercepat pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Hasil pendataan tersebut menjadi dasar pemberian kompensasi, yang di sesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

Langkah ini di harapkan mampu memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat terdampak, sekaligus mempercepat proses pemulihan tempat tinggal permanen.

Perbaikan Fasilitas Umum dan Layanan Dasar

Pemulihan pascabencana juga di arahkan pada pemulihan fungsi fasilitas umum. Pemerintah terus memperbaiki infrastruktur vital, seperti jalan, rumah sakit, sekolah, perkantoran, serta pasokan air bersih agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Selain itu, pemerintah memastikan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, pengurusan kembali seluruh dokumen masyarakat yang terdampak bencana di minta untuk tidak di pungut biaya,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Melalui langkah-langkah terintegrasi tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemulihan pascabencana yang menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan, demi mengembalikan kualitas hidup masyarakat terdampak di Sumatra.

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara