KPPN Purwokerto Gelar Evaluasi Anggaran dan Asistensi Digitalisasi Pembayaran Satuan Kerja
- account_circle dicky
- calendar_month
- visibility 28
- comment 0 komentar
KPPN Purwokerto menyelenggarakan evaluasi anggaran dan asistensi digitalisasi pembayaran untuk instansi pemerintah. (Dok: Humas Lapas Purwokerto)
PAStime News, Purwokerto, 30 September 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Purwokerto menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Asistensi Digitalisasi Pembayaran bagi satuan kerja lingkup KPPN Purwokerto. Acara ini berlangsung secara daring melalui platform Microsoft Teams. Dimulai pukul 13.30 WIB dan diikuti sejumlah instansi pemerintah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Central Government Advisory (CGA), sebuah inisiatif dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tujuannya adalah memperkuat pengelolaan anggaran sekaligus mempercepat transformasi digital pembayaran pemerintah.
Dalam asistensi tersebut, KPPN Purwokerto memberikan panduan teknis kepada satuan kerja. Hal ini agar lebih optimal dalam penggunaan aplikasi SAKTI, khususnya dalam proses komitmen anggaran serta pengelolaan belanja negara.
Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Termasuk pejabat teknis dari beberapa satuan kerja, seperti Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto, Rutan Kelas IIB Banyumas, Lapas Kelas IIA Purwokerto, Rutan Kelas IIB Purbalingga, dan Rupbasan Kelas II Purwokerto.
Masing-masing instansi di minta menugaskan dua perwakilan, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau operator SAKTI, serta Bendahara Pengeluaran.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Purwokerto, Tri Ananto Putro, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memberikan layanan yang berintegritas, tepat waktu, transparan, dan tanpa pungutan biaya. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat teknis. Tetapi juga menjadi upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di wilayah Banyumas Raya.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat sinergi antara satuan kerja dan KPPN dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, efisien, dan berbasis digital,” ujar Tri Ananto.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran aktif satuan kerja dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya dalam mempercepat implementasi sistem keuangan digital yang lebih efektif dan transparan.
Dengan terselenggaranya evaluasi dan asistensi ini, KPPN Purwokerto kembali menunjukkan perannya sebagai mitra strategis satuan kerja. Hal ini bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih modern dan berkelanjutan.
- Penulis: dicky
