Lapas Ternate Hadiri Entry Meeting BPK RI Terkait Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan BMN

PAStime News, Ternate – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar Entry Meeting terkait Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Acara ini digelar di Kementerian Hukum di Aula Gamalama Kantor Wilayah Hukum, Kamis (2/10).

Dalam acara ini, Kepala Lapas Kelas IIA Ternate, Faozul Ansori, bersama operator pengelola BMN turut hadir. Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Maluku Utara, Said Mahdar, memberikan pendampingan. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, Muhammad Ridwan, dan Kepala Kantor Wilayah Hukum, Budi Argap, juga hadir. Tim pemeriksa dari BPK RI di pimpin langsung oleh Brian Baharani.

Said Mahdar menekankan bahwa pengelolaan BMN menjadi salah satu indikator utama akuntabilitas instansi pemerintah. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus menjaga tertib administrasi. Selain itu, transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi agar aset negara tetap bermanfaat bagi pelayanan publik.

Sementara itu, Brian Baharani menyampaikan apresiasi atas dukungan dan keterbukaan yang telah di berikan oleh jajaran Kemenimipas dan Kemenkum selama proses pemeriksaan. Ia menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan. Sebaliknya, hal itu untuk memastikan kepatuhan pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola.

Lebih lanjut, pihak terkait menyampaikan bahwa perubahan struktur kementerian akibat likuidasi dan perombakan memengaruhi tata kelola BMN. Oleh sebab itu, pemeriksa menilai pentingnya pemeriksaan ini. Hal ini untuk memastikan transisi berjalan tertib dan akuntabel agar tidak ada aset negara yang terabaikan.

Penyerahan Surat Tugas BPK RI kepada Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku Utara menjadi tanda resmi di mulainya rangkaian pemeriksaan. Momentum ini juga menandai awal sinergi yang semakin intensif. Antara BPK RI dengan Kemenimipas dan Kemenkum di wilayah Maluku Utara dalam mengelola BMN secara profesional.

Kepala Lapas Ternate, Faozul Ansori, menyatakan dukungannya atas pemeriksaan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan penting. Ini bagi seluruh unit pelaksana teknis untuk memperkuat sistem pengelolaan aset negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan.

Dengan di gelarnya Entry Meeting ini, di harapkan sinergi antara BPK RI, Kemenimipas, Kemenkum, dan Pemasyarakatan semakin memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan BMN. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata reformasi birokrasi dan perombakan struktur kementerian.