Kalapas Pramuaji menyambut baik kehadiran M. Akip dalam jajaran struktural Lapas Saparua. Dalam suasana santai namun penuh makna, Kalapas menekankan pentingnya kerja sama tim dan komunikasi yang solid di lingkungan kerja yang kecil namun penuh tanggung jawab.
“Kita bekerja di lingkungan kecil tapi penuh tanggung jawab. Jadi, yang paling penting itu kerja sama dan saling dukung. Saya harap Pak Akip bisa cepat menyesuaikan diri dan membawa semangat baru di tim kita,” ujar Pramuaji Buamonabot.
Lebih lanjut, Kalapas menyoroti pentingnya peran tata usaha sebagai tulang punggung administratif di Lapas. Menurutnya, pengelolaan data yang tertib, transparan, dan akuntabel akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas harian.
“Tata usaha yang rapi dan terkoordinasi akan mempermudah pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap kinerja Lapas,” tambahnya.
Menanggapi arahan Kalapas, M. Akip Marasabessy menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang ia terima. Ia menyatakan siap beradaptasi dan berkontribusi penuh dalam mendukung tata kelola pemasyarakatan yang lebih baik.
“Saya siap bekerja dengan penuh tanggung jawab dan ikut menjaga budaya kerja yang sudah baik di Lapas Saparua. Semoga kehadiran saya bisa menambah semangat baru bagi rekan-rekan semua,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro, turut mengapresiasi langkah koordinatif yang di ambil oleh jajaran Lapas Saparua.
“Pertemuan semacam ini penting untuk membangun kekompakan sejak awal. Setiap pejabat, terutama yang baru bergabung, perlu merasa menjadi bagian dari tim yang saling mendukung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan,” tuturnya
Pertemuan ini menjadi simbol awal kolaborasi positif dan soliditas dalam internal Lapas Saparua. Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, seluruh jajaran Lapas berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sejalan dengan nilai-nilai reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.
