Rakor Kemenimipas 2025: Pemasyarakatan Tegaskan Komitmen Budaya Kerja PRIMA

PAStime News, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan apresiasi kembali kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) atas komitmennya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai bukti pengakuan atas pencapaian tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan langsung hal ini dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Manajemen Kemenimipas ang di selenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Senin (4/8).

Dalam sambutannya, Menteri Agus menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran atas capaian kinerja yang signifikan.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 163 satuan kerja Pemasyarakatan telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta 8 satuan kerja meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran Kemenimipas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Capaian ini merupakan hasil nyata dari upaya kolektif dalam membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan profesional,” ujar Menteri Agus.

Rakor mengusung tema transformasi dukungan manajemen sebagai langkah konsolidasi dan penguatan tata kelola kelembagaan Kemenimipas menuju PRIMA.

Menteri Agus menegaskan pentingnya internalisasi nilai PRIMA sebagai budaya kerja dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenimipas.

“Nilai PRIMA bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam bekerja. Profesional berarti bekerja dengan dasar keilmuan dan etika, Responsif mencerminkan kecepatan dan ketepatan layanan, Integritas menuntut kedisiplinan, Modern menunjukkan inovasi, dan Akuntabel mengedepankan transparansi,” tegas Menteri Agus.

Kemenimipas luncurkan identitas baru: pakaian dinas, Mars Kemenimipas, deklarasi nilai PRIMA, dan yel-yel kelembagaan sebagai bagian transformasi.

Perubahan ini bertujuan memperkuat identitas organisasi serta mengakselerasi pembentukan budaya kerja yang adaptif dan inovatif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,

yang dalam arahannya menekankan bahwa transformasi kelembagaan merupakan proses jangka panjang yang memerlukan sistem manajemen yang efektif dan efisien.

“Transformasi bukanlah titik akhir, tetapi proses yang harus terus berjalan. Kita memerlukan sistem yang mampu mendukung percepatan program strategis, khususnya dalam digitalisasi layanan, efisiensi anggaran, serta penguatan kolaborasi antarsatuan kerja,” jelas Yusril.

Silmy Karim menegaskan bahwa sektor Pemasyarakatan menjadi prioritas utama dalam upaya penguatan kelembagaan Kemenimipas ke depan.

Kebijakan fokus pada lapas berstandar tinggi, sistem rehabilitasi, pemberdayaan Warga Binaan, dan smart prison berbasis teknologi.

“Kami ingin menghadirkan sistem Pemasyarakatan yang modern, aman, dan tetap humanis. Upaya ini menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh di bidang pemasyarakatan,” ujar Wakil Menteri Silmy.

Asep Kurnia menyebut Rakor Kemenimipas sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan prioritas manajerial kementerian secara efektif.

“Nilai-nilai PRIMA harus terinternalisasi dalam setiap perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program. Rakor ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan visi dalam mendukung reformasi kelembagaan,” ungkap Asep.

Melalui kegiatan ini, Kemenimipas mempertegas komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Pemerintah terus mengarahkan Ditjenpas sebagai salah satu pilar utama untuk menjadi contoh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat