Sektor Pariwisata Berau Jadi Sorotan Dalam Regulasi Lingkungan
- account_circle mamang
- calendar_month
- visibility 118
Bupati Berau Sri Juniarsih mendorong kerja sama lintas OPD untuk kembangkan wisata Berau. (Dok: SENO/BP)
PAStime News – Sidang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau 2025–2029 kembali menyoroti isu lingkungan. Secara khusus, dalam arah pengembangan sektor pariwisata.
Dalam pandangan akhirnya, Anggota DPRD Berau dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Srie Yulianawati Ningsih, menegaskan bahwa pemerintah harus mengimbangi pengembangan pariwisata dengan pelestarian lingkungan. Ia menyampaikan penegasan tersebut sebagai bentuk keprihatinannya terhadap potensi kerusakan ekosistem. Hal ini bisa terjadi jika regulasi tidak diterapkan secara konsisten.
Srie Yulianawati Ningsih menyebut bahwa pariwisata di Berau tidak hanya menyumbang pendapatan daerah. Namun, juga berkaitan dengan kelestarian warisan alam dan budaya untuk generasi mendatang. Karena itu, ia menekankan perlunya pemerintah daerah menerapkan regulasi yang ketat. Hal ini agar aktivitas wisata tidak merusak lingkungan sekitar.
“Komitmen pemerintah harus diwujudkan melalui regulasi yang mampu meminimalisir kerusakan lingkungan,” ujar Srie dalam sidang paripurna, Kamis (5/9/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian tidak hanya pada promosi dan fasilitas pariwisata. Tetapi juga pada pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan lingkungan di destinasi wisata. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi wisata unggulan seperti Kepulauan Derawan dan Labuan Cermin berisiko menjadi ancaman bagi keberlanjutan alam.
Lebih lanjut, ia turut menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat lokal. Ia menjelaskan bahwa ketika pemerintah memberdayakan masyarakat, rasa memiliki terhadap destinasi wisata akan tumbuh, dan kepedulian terhadap lingkungan pun akan meningkat.
“Jika masyarakat dilibatkan, dampak positif tidak hanya dirasakan sektor pariwisata, tapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.
Melalui pandangan akhirnya, Fraksi PPP menyampaikan harapan agar RPJMD 2025–2029 menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Fraksi ini menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan pengembangan sektor pariwisata tidak mengorbankan kelestarian alam.
“Dengan arah kebijakan yang tepat, pariwisata bisa dijadikan motor penggerak ekonomi daerah sekaligus menjaga lingkungan tetap lestari. Ini semangat yang harus terus dikawal,” pungkasnya.
- Penulis: mamang
