Penunjukan ini menandai babak baru peran Indonesia di panggung global, khususnya dalam mendorong pendekatan kepemimpinan moral yang lebih dialogis di tengah tantangan HAM dunia yang semakin kompleks. Indonesia tidak datang sebagai negara adidaya, juga bukan sebagai negara dengan rekam jejak HAM yang tanpa cela. Namun justru dari posisi itulah Indonesia membawa pendekatan yang jujur, inklusif, dan berorientasi pada proses.
Di tengah dunia yang dilanda kelelahan akibat konflik berkepanjangan, saling tuding antarnegara, serta resolusi HAM yang kerap tidak berbanding lurus dengan pemulihan luka kemanusiaan, Indonesia menawarkan nilai kepemimpinan yang menekankan dialog dan kepercayaan. Indonesia memandang Dewan HAM PBB bukan semata arena konfrontasi politik, melainkan ruang percakapan yang harus dijaga agar tetap produktif dan bermartabat.
Salah satu modal utama yang dibawa Indonesia adalah tradisi musyawarah mufakat, sebuah pendekatan pengambilan keputusan yang mengedepankan kesediaan untuk mendengar, mengalah, dan mencari titik temu. Pendekatan ini dinilai relevan untuk meredam polarisasi, mencegah eskalasi konflik, serta membuka jalan bagi perubahan yang bertahap namun berkelanjutan.
Pengalaman panjang Indonesia dalam mengelola keberagaman—agama, etnis, bahasa, dan pandangan hidup—menjadi fondasi penting dalam menjalankan peran kepemimpinan tersebut. Keberagaman bukan sekadar konsep, melainkan realitas yang dijalani sehari-hari, dengan segala dinamika dan tantangannya.
Melalui kepemimpinan di Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen untuk menjaga proses dialog tetap hidup, memastikan pembahasan isu HAM berlangsung adil dan konstruktif, serta mendorong Dewan HAM PBB menjadi ruang yang memulihkan, bukan memecah. Indonesia siap mengemban amanah ini sebagai penjaga proses, penumbuh kepercayaan, dan penguat nilai kemanusiaan universal.
