DPRD Jawa Barat Dorong Percepatan Infrastruktur Keselamatan Perlintasan Usai Kecelakaan Bekasi

JAKARTA, PAStime News – Menindaklanjuti kecelakaan tragis di Bekasi Timur, DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan flyover dan underpass serta penguatan sistem keselamatan untuk mengurangi risiko perlintasan sebidang.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti urgensi penguatan keselamatan perlintasan sebidang.
Selain itu, ia menyampaikan hal ini setelah kecelakaan KRL di Bekasi Timur pada 28 April 2026.
Dengan demikian, perhatian publik terhadap keselamatan transportasi semakin meningkat.

Selanjutnya, Iwan menegaskan pembangunan flyover dan underpass harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar teknis, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.

“Kami tidak ingin kejadian serupa terulang. Selain itu, pembangunan harus berfokus pada keselamatan jiwa,” ujar Iwan.
“Akselerasi pembangunan flyover di titik padat sudah menjadi kebutuhan absolut,” tambahnya.

Kemudian, Iwan menyoroti perlintasan Kebon Pedes di Kota Bogor sebagai titik prioritas.
Ia menilai lokasi tersebut memiliki risiko tinggi dan membutuhkan penanganan segera.
Dengan demikian, ia mendesak pembangunan underpass tanpa penundaan.

“Kebon Pedes adalah jalur vital dan rawan. Oleh karena itu, pembangunan underpass harus segera di realisasikan,” tegasnya.

Selanjutnya, data audit PT KAI per April 2026 mencatat 3.703 perlintasan sebidang di Indonesia.
Selain itu, sekitar 912 titik masih belum memiliki penjagaan yang memadai.
Dengan demikian, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi legislatif.

Kemudian, Iwan menyoroti potensi anggaran sekitar Rp4 triliun dari pemerintah pusat.
Anggaran ini disiapkan untuk membenahi 1.800 perlintasan di Pulau Jawa.
Oleh sebab itu, ia mendorong sinergi antara APBN dan APBD untuk hasil maksimal.

“Sinergi anggaran pusat dan daerah sangat krusial untuk solusi permanen,” jelasnya.
“Selain itu, dana Rp4 triliun harus di gunakan secara efektif untuk mengurangi risiko,” tambahnya.

Sementara itu, DPRD Jawa Barat berkomitmen mendukung alokasi dana pendamping melalui APBD 2026.
Selain itu, proyek pembangunan underpass di rencanakan di Cimahi, Indramayu, dan Bogor.
Dengan demikian, percepatan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Selanjutnya, Iwan juga mendorong penguatan sistem peringatan dini di perlintasan kereta.
Ia menilai teknologi dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan secara signifikan.
Oleh karena itu, implementasi sistem ini perlu dipercepat.

Kemudian, Iwan menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap perlintasan tidak resmi.
Ia menekankan pentingnya langkah tegas namun tetap solutif bagi masyarakat.
Dengan demikian, keselamatan tetap terjaga tanpa mengurangi aksesibilitas warga.

“Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
“Selain itu, disiplin masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan,” tambahnya.

Akhirnya, Iwan memastikan DPRD akan mengawasi seluruh proyek keselamatan secara ketat.
Selain itu, ia berharap anggaran besar ini memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, sistem transportasi di Jawa Barat menjadi lebih aman dan berkelanjutan.