Ijtima Ulama Serahkan Rekomendasi kepada Presiden Prabowo

JAKARTA PASTime News – Rangkaian perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (23/7), di tandai dengan pembacaan Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia.

Selanjutnya, dokumen tersebut langsung di berikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan tersebut merupakan bentuk dukungan dari para ulama terhadap arah pembangunan negara secara nasional.

Pembacaan di lakukan K.H. Muhidin Almanafi di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, acara tersebut dihadiri oleh para anggota Kabinet Merah Putih, para ulama, tokoh agama, serta ribuan kader PKB.

Kegiatan tersebut menggunakan tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi.”

Dalam pembukaannya, para ulama menyebutkan bahwa mereka telah memperhatikan secara mendalam dinamika yang terjadi di tingkat nasional serta perubahan-perubahan dalam struktur dunia saat ini.

Selain itu, mereka juga mengkritik arah pembangunan nasional yang di jalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, UUD 1945, serta visi para pendiri bangsa.

K.H. Muhidin Almanafi membacakan, “

Kami, para ulama, pimpinan pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia, setelah memperhatikan perkembangan nasional, perubahan situasi dunia, serta arah pembangunan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita para pendiri bangsa, menyampaikan rekomendasi.”

Selanjutnya, rekomendasi tersebut memuat tiga poin utama.

Pertama, memperkuat negara menuju Indonesia yang bebas, berkembang, dan makmur.

Kedua, memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap berjalan dalam rangka konstitusi, keadilan, dan pemerintahan yang baik.

Ketiga, memperkuat komitmen para ulama dalam memperkuat Nahdlatul Ulama, umat, bangsa, dan negara.

Selain itu, para ulama dalam Ijtima Ulama juga menyetujui berbagai langkah strategis yang di ambil oleh pemerintah.

Dukungan tersebut meliputi penguatan kekuatan negara dan kemandirian dalam bidang ekonomi.

Selanjutnya, rekomendasi tersebut juga mendukung percepatan proses industrialisasi, pengembangan hilirisasi, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

K.H. Muhidin Almanafi menyampaikan, “Ijtima Ulama mendukung langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan negara, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat proses industrialisasi dan hilirisasi, mencapai ketahanan pangan serta energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai dengan amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi mewujudkan kemakmuran yang maksimal bagi rakyat.”

Lebih lanjut, Ijtima Ulama menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan dengan memainkan peran moral dan keagamaan secara konstruktif.

Selain itu, penguatan organisasi keagamaan di anggap dapat memperkuat kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

K.H. Muhidin Almanafi menegaskan,

“Kami percaya, semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar perannya bagi umat, semakin kuat persatuan bangsa, dan semakin efektif pemerintah dalam mencapai kesejahteraan rakyat.”

Setelah pembacaan selesai, dokumen Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, penyerahan tersebut menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara ulama dan pemerintah.

Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan tetap memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada saat yang sama, sinergi tersebut juga di gunakan untuk memastikan pembangunan nasional selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Sumber : BPMI Setpres/presidenri.go.id