LPKA Ambon dan Wali Kota Bahas Reformasi Kurikulum
- account_circle Adilman Zai
- calendar_month
- visibility 23
- comment 0 komentar
LPKA Kelas II Ambon audiensi dengan Wali Kota bahas reformasi kurikulum pendidikan nonformal sebagai strategi pemberdayaan, Jumat (19/9). (Dok: Humas LPKA Ambon)
PAStime News, Ambon – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon melakukan audiensi dengan Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., pada Jumat (19/9) pukul 10.00 WIT, bertempat di Balai Kota Ambon. Kepala LPKA Ambon, Kurniawan Wawondos, beserta jajaran pejabat struktural di sambut langsung oleh Wali Kota dalam rangka membahas proyek perubahan bertajuk “Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Reformasi Kurikulum Pendidikan Non Formal di LPKA Kelas II Ambon.”
Pertemuan ini menjadi langkah awal implementasi proyek perubahan yang hadir untuk menjawab tantangan penerapan kurikulum pendidikan non formal di LPKA. Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat gap serius dalam penerapan kurikulum yang membutuhkan reformasi menyeluruh. Proses penyusunan strategi telah melalui beberapa tahapan analisis, antara lain identifikasi masalah, analisis isu strategis dengan model USG, analisis penyebab masalah dengan model Fishbone, analisis strategi dengan SWOT, hingga penentuan strategi utama dengan Tapisan McNamara.
Kepala LPKA Ambon, Kurniawan Wawondos, menegaskan pentingnya langkah reformasi ini.
“Kurikulum pendidikan non formal di LPKA harus benar-benar menjawab kebutuhan anak binaan. Kami ingin menghadirkan kurikulum yang tidak hanya akademis, tetapi juga mengintegrasikan keterampilan vokasional dan life skills yang sesuai dengan potensi daerah Maluku,” ujarnya.
Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., menyambut baik langkah strategis tersebut.
“Saya mengapresiasi inisiatif LPKA Ambon. Reformasi kurikulum penting agar anak binaan mendapat pendidikan relevan dan siap berkontribusi saat kembali ke masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, proyek perubahan ini menekankan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kemenkumham, Kemdikbud, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), perguruan tinggi, LSM, dunia usaha, hingga dukungan CSR perusahaan.
Menutup audiensi, Kepala LPKA Ambon menambahkan harapannya.
“Kami optimis dengan dukungan semua pihak, reformasi kurikulum ini akan menjadi fondasi penting dalam pemberdayaan anak binaan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri dan produktif,” pungkas Kurniawan.
- Penulis: Adilman Zai
