Langkah Strategis Pemerintah dalam Mengakselerasi Literasi Keuangan Nasional Lewat Kepemilikan Rekening Bank bagi Masyarakat

JAKARTA, PAStime News — Pemerintah terus memperkuat inklusi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan rekening perbankan menjadi fokus utama.

Selanjutnya, langkah strategis tersebut dibahas langsung dalam rapat terbatas. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memimpin agenda penting tersebut.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil survei OJK. Oleh sebab itu, acuan data tersebut sangat krusial.

Berdasarkan data OJK bersama BPS, tingkat inklusi keuangan mencapai 93,62 persen. Selain itu, tingkat literasi keuangan menyentuh 63,57 persen.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS Itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.

Dengan demikian, capaian nasional tersebut dinilai cukup baik. Bahkan, angka ini melampaui standar rata-rata negara anggota OECD.

“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” katanya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo memberi arahan kepemilikan rekening. Akibatnya, BRI dan BSI ditunjuk untuk mempersiapkan fasilitas tersebut.

Selanjutnya, data Dukcapil akan diselaraskan dengan Bank Indonesia. Di samping itu, penyelarasan fokus pada penguatan sistem pembayaran.

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah terus memperluas penggunaan transaksi QRIS. Akibatnya, akses layanan keuangan masyarakat dipastikan bakal semakin terbuka luas.

Oleh sebab itu, optimalisasi sistem ini akan menggenjot literasi finansial. Tambahan pula, berbagai program bantuan mendatangkan manfaat langsung ke rekening.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga.

Sumber: BPMI Setpres/presidenri.go.id