Serap Aspirasi Daerah, DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja Ke Lapas Narkotika Pangkalpinang Guna Atasi Persoalan Overcrowding
- account_circle Husni
- calendar_month
- visibility 31
Sumber : Lapas Pangkalpinang (Dok Istimewa)
Pangkalpinang, PASTime News — Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komite I DPD RI, Bahar Buasan.
Langkah advokasi ini di laksanakan pada Kamis (3/9) untuk memantau kondisi Pemasyarakatan sekaligus menyerap aspirasi daerah.
Dalam pada itu, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang, Mufakhom, menyambut langsung kedatangan rombongan bersama jajaran manajemen.
Selain itu, kegiatan ini di hadiri pula oleh Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah, Roni Darmawan.
Selanjutnya, Mufakhom memaparkan gambaran umum mengenai kapasitas hunian, rasio petugas, serta tantangan pelayanan pembinaan.
Mufakhom menyampaikan:
“Kesempatan ini menjadi ruang bagi kami untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, termasuk tantangan yang di hadapi, sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan Warga Binaan.”
Sementara itu, Roni Darmawan menjelaskan progres pembangunan UPT baru di Toboali guna menekan isu overcrowding.
Di samping itu, Bahar Buasan menyoroti dampak kelebihan kapasitas terhadap pemenuhan hak kesehatan, sanitasi, dan keamanan.
Bahar Buasan menegaskan:
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar apa saja persoalan yang di hadapi. Ini bukan sekadar kunjungan formal, tetapi bagian dari fungsi advokasi kami untuk memastikan hak-hak Warga Binaan tetap terpenuhi dan persoalan yang ada dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan.”
Oleh sebab itu, diskusi berlanjut membahas efektivitas rehabilitasi narkotika, program P4GN, hingga kebutuhan personel.
Kemudian, rombongan melakukan peninjauan lapangan ke PTSP RUSIP, Klinik Pratama, Wartelsuspas, serta area bimbingan kerja.
Hasilnya, DPD RI memperoleh gambaran riil mengenai pelaksanaan fungsi pelayanan publik di tengah keterbatasan.
Akhirnya, kunjungan ini diharapkan mampu mendorong perumusan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada penguatan sarana Pemasyarakatan.
- Penulis: Husni
