Sinergi Kemdiktisaintek dan DPR RI Perkuat Kebijakan Pendidikan Tinggi

BANJARMASIN, PAStime News – Pertama-tama, Kemdiktisaintek bersama Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja khusus. Kegiatan ini di laksanakan di Politeknik Negeri Banjarmasin.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan tinggi. Selain itu, ada dialog langsung yang di lakukan dengan para pemangku kepentingan di daerah.

Lebih lanjut, pembahasan berfokus pada penerimaan mahasiswa baru dan standar biaya operasional di pendidikan. Dengan demikian, di harapkan kebijakan dapat lebih responsif.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri, Tjitjik Srie Tjahjandarie, menjelaskan tentang kebijakan strategis SPMB. Ia menekankan pentingnya variasi jalur seleksi baik yang nasional maupun mandiri.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah memiliki peran dalam peraturan dan penyediaan fasilitas. Namun, keputusan akhir tetap di tangan perguruan tinggi.

“SPMB harus di laksanakan dengan cara yang jelas, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa jalur mandiri tidak untuk tujuan komersial.

Selanjutnya, ia menambahkan bahwa jalur mandiri membantu memperluas akses pendidikan.

“Biaya akan di sesuaikan dengan kemampuan orang tua mahasiswa,” ujarnya.

Di lain pihak, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai kunjungan ini sangat penting. Oleh karena itu, harapannya aspirasi daerah dapat di dengar dengan baik.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan harus dapat beradaptasi dengan baik.

“Proses penerimaan mahasiswa harus adil, jelas, dan bukan untuk mencari untung,” tegasnya.

Selanjutnya, dia juga menambahkan bahwa akses bagi mahasiswa yang kurang mampu harus di jamin. Dengan begitu, prinsip keadilan tetap terjaga.

Dalam pertemuan tersebut, banyak isu strategis yang di bahas. Misalnya, jalur seleksi nasional, jalur mandiri, dan pentingnya transparansi dalam penerimaan mahasiswa.

Selain itu, tantangan dalam menjaga kualitas pendidikan dan biaya yang terjangkau juga menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, di perlukan keseimbangan dalam kebijakan.

Sementara itu, Wakil Direktur I Poliban, Ahmad Rizani, menjelaskan tentang pelaksanaan SPMB. Ia menyebut bahwa jalur nasional mencapai 90 persen dari total.

Selanjutnya, jalur mandiri hanya 10 persen. Selain itu, Poliban menerapkan sistem UKT yang berjenjang dan pembayaran yang fleksibel.

Lebih lanjut, kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan. Dengan demikian, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan yang sama.

Kegiatan ini juga di hadiri oleh LLDIKTI Wilayah XI dan pimpinan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kerja sama semakin di perkuat.

Akhirnya, kunjungan ini di harapkan dapat memberikan masukan yang menyeluruh. Selain itu, menjadi dasar untuk evaluasi kebijakan pendidikan tinggi di masa mendatang.

Dengan begitu, kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan kampus terus di perkuat. Serta, akses pendidikan tinggi semakin inklusif dan adil.

Sumber: Kemendiktisaintek/www.kemendiktisaintek.go.id