Usai Banjir di Sumatra, Pembelajaran Darurat Diserahkan ke Pemda

Jakarta, PAStime News – Kemendikdasmen memastikan pembelajaran darurat di wilayah terdampak banjir dan longsor tetap berjalan. Pemerintah daerah memegang kendali pelaksanaan karena kondisi tiap sekolah berbeda di Aceh, Sumbar, dan Sumut.

Pengelolaan Pembelajaran Di sesuaikan Kondisi Lapangan, Keselamatan Tetap Utama

Situasi bencana memaksa setiap lembaga pendidikan mengambil langkah cepat. Karena itu, pemerintah mengedepankan keselamatan serta keberlanjutan pembelajaran. Setiap daerah memiliki kondisi infrastruktur berbeda, sehingga kebijakan harus fleksibel. Pemerintah menegaskan bahwa hak pendidikan para siswa tidak boleh terhenti. Oleh sebab itu, pelaksanaan belajar di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, baik melalui pembagian sesi, tenda darurat, maupun pembelajaran daring agar kegiatan belajar tetap berlangsung secara aman.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan keselamatan siswa serta keberlanjutan belajar tetap menjadi prioritas utama. Ia menyampaikan pemerintah bergerak cepat menjamin proses belajar bagi sekolah terdampak banjir.

“Kami memahami situasi tidak di inginkan. Karena kondisi tiap daerah unik, maka pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada dinas daerah,” ujar Mu’ti, Sabtu (6/12/2025).

Ia menjelaskan pembelajaran darurat dapat berupa luring, daring, serta tenda sekolah. Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian jadwal serta tenda kelas agar kegiatan tetap berjalan.

Mu’ti mencontohkan SMA Negeri 1 Batang yang masih dapat memakai 15 dari 21 ruang kelas. Karena itu, sekolah mengatur sesi belajar bergilir pagi dan siang agar semua siswa tetap belajar.

Untuk sekolah dengan kerusakan berat, pemerintah menyiapkan 25 tenda darurat. Selain itu, pembelajaran daring menjadi pilihan, sementara sekolah tertentu meliburkan siswa demi keselamatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan ujian akhir semester bersifat fleksibel. Tidak ada penundaan seragam di tiga provinsi karena kondisi sekolah berbeda-beda.

Mu’ti menegaskan dinas provinsi serta kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh. Mereka mengetahui kesiapan sekolah serta situasi warga belajar di lapangan.

Selain itu, ia memastikan bantuan perbaikan sekolah sudah disiapkan. Pemerintah menyediakan bantuan awal Rp10–Rp25 juta per sekolah sesuai tingkat kerusakan.

Data kerusakan sekolah kini dikumpulkan bersama dinas daerah dan UPT Kemendikdasmen. Data tersebut menjadi dasar rehabilitasi pada anggaran tahun 2026.

Kemendikdasmen juga menyalurkan Bantuan Operasional Tanggap Darurat Rp6,4 miliar. Pemerintah memberikan santunan bagi murid dan guru senilai Rp293 juta.

Selain itu, pemerintah menyalurkan 10.000 paket perlengkapan sekolah dan 74 tenda sekolah darurat. Bantuan terus bertambah seiring proses pemulihan berlangsung.

Mu’ti memastikan semua upaya di lakukan agar pemulihan berjalan cepat. Pemerintah ingin hak pendidikan anak tetap terpenuhi di masa bencana.