Langkah Strategis DKI Jakarta Menuju Jajaran Top 50 Kota Global Melalui Tata Kelola Berbasis Teknologi Modern

JAKARTA, PAStime News — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membuka gelaran JAKI & Fellowship Cities Forum 2026.

Oleh karena itu, acara hibrida dua hari ini menjadi sarana krusial untuk membagikan praktik terbaik inovasi digital.

Selanjutnya, forum ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Bahkan, teknologi kecerdasan buatan dan mahadata kini dimanfaatkan sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan berbagai tantangan perkotaan modern.

Di sisi lain, penerapan inovasi tersebut mampu mempermudah identifikasi kebutuhan warga serta menajamkan prioritas kebijakan pemerintah daerah.

Hasilnya, penyaluran bantuan sosial, fasilitas kesehatan, dan pendidikan dapat terealisasi secara lebih presisi serta tepat sasaran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan, >

“Forum ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman.”

Lebih lanjut, beliau menambahkan, >

“Bukan berarti kita paling hebat, tetapi pengalaman yang sudah dilakukan di Jakarta dapat dibagikan kepada daerah lain agar transformasi digital dapat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal.”

Dengan demikian, kolaborasi antardaerah diharapkan sanggup mengoptimalkan efektivitas pelayanan bagi masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Selain itu, Rano Karno menyampaikan, >

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang teknologi dapat menjadi salah satu game changer dalam mengatasi berbagai tantangan perkotaan, termasuk pemanfaatan AI dan Big Data.”

Meskipun ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen, kenyataannya ketimpangan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan yang nyata.

Oleh sebab itu, posisi Jakarta pada peringkat ke-71 Global City Index terus dipacu menuju peringkat 50 besar.

Sebagai buktinya, Jakarta telah menerapkan Intelligent Traffic Control System, data terpadu Jakarta Satu, serta aplikasi super JAKI.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, turut memberikan pandangannya.

Beliau menjelaskan, >

“Forum ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai negara dan daerah, khususnya dalam transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan AI dan Big Data, serta inovasi pelayanan publik.”

Oleh karena itu, sebanyak 14 sesi diskusi digelar dengan melibatkan akademisi, pelaku industri, komunitas, dan mitra internasional.

Di samping itu, Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB, Adi Nugroho, menekankan pentingnya keterpaduan sistem.

Beliau menegaskan, >

“Pengembangan layanan digital pemerintah ke depan harus mengedepankan human-centric design, yaitu fokus pada kebutuhan masyarakat.”

Akhirnya, prinsip interoperabilitas antaraplikasi diyakini mampu mewujudkan integrasi layanan publik yang jauh lebih efektif dan terpadu.