Percepatan Pembangunan Bapas Atambua

ATAMBUA, PAStime News — Rencana pembangunan bangunan Balai Pemasyarakatan Atambua sedang memasuki tahap yang sangat penting.

Lembaga Pemasyarakatan Atambua bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu.

Pada hari Rabu tanggal 25 Februari, di laksanakan pembahasan teknis secara intensif.

Kepala Subbagian Tata Usaha, Jimy Ndun, juga hadir.

Selain itu, operator BMN, Richard Meko, juga terlibat.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Belu, Aster Klau, mewakili Kementerian PUPR.

Fokus utama selanjutnya adalah asistensi dan analisis RAB.

Kemudian, penyesuaian di lakukan berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara tahun 2026.

Langkah tersebut di ambil agar perencanaan selaras dengan regulasi teknis.

Selain itu, standar biaya daerah masih menjadi acuan utama.

Oleh karena itu, proses pembangunan di harapkan jujur dan dapat di pertanggungjawabkan.

Jimy menjelaskan bahwa gedung tersebut di rencanakan akan di dirikan di lahan yang merupakan bekas Lapas Atambua.

Adapun luas lahan mencapai 2.350 m².

Lokasi tersebut berada di Jalan Dubesi Nanaet.

Menurutnya,

Kami berharap posisi ini bisa memudahkan akses, baik bagi petugas maupun para klien Bapas.”

Oleh karena itu, di harapkan akses terhadap layanan dan fungsi pengawasan lebih efektif.

Di sisi lain, Aster Klau menghargai langkah yang proaktif dari Lapas Atambua.

Ia menyatakan siap memberikan dukungan untuk penyusunan RAB secara detail.

Selain itu, ia juga menekankan komitmen terhadap prinsip transparansi dalam proses pembangunan.

Ia menjelaskan,

Dengan adanya gedung yang representatif, pengawasan terhadap klien Bapas akan lebih optimal.”

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa proses reintegrasi sosial akan di pantau secara maksimal.

Kemudian, ia menegaskan,

Kami akan segera merangkum pertemuan ini dengan membuat RAB sesuai dengan standar teknis yang berlaku.”

Secara terpisah, Kepala Lapas Atambua, Hendra Setyawan, menegaskan bahwa proyek tersebut memiliki pentingan strategis nasional.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pembangunan 100 Bapas di seluruh Indonesia.

Kabupaten Belu menjadi salah satu daerah yang masuk dalam prioritas pembangunan pada tahap awal.

Secara khusus, tiga unit kerja di NTT di rencanakan untuk dimulai pada tahun 2026.

Atambua termasuk daerah pelaksanaan tahap pertama.

Hendra mengatakan,

Karena lahan seluas 2.350 meter persegi memiliki status yang jelas, pembangunan pada tahun 2026 sangat terbuka kemungkinannya.”

Selain itu, ia juga menekankan betapa pentingnya kerja sama yang baik sebelum pekerjaan konstruksi di mulai.

Dengan adanya gedung mandiri, proses bimbingan kemasyarakatan bisa berjalan lebih baik dan lebih efektif.

Selanjutnya, di harapkan asimilasi dan integrasi Warga Binaan dapat berjalan lebih efektif.

Akhirnya, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah semakin memperkuat upaya memperbaiki sistem pemasyarakatan di daerah perbatasan.