Prabowo Bahas Implementasi DHE dan Strategi Stabilitas Ekonomi Nasional Jelang Awal Juni 2026

JAKARTA, PAStime News – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para Menteri dari Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis, 21 Mei 2026.

Dalam rapat ini, pemerintah menerima laporan tentang kesiapan penerapan kebijakan devisa dari hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal bulan Juni 2026.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan cara untuk mengekspor barang-barang penting melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Barang yang di maksud termasuk minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferro alloy.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa semua peraturan pendukung sedang disiapkan oleh pemerintah.

“Baru saja melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai rencana pelaksanaan dua hal, yaitu penerapan devisa dari hasil ekspor yang di mulai pada tanggal 1 Juni besok,” kata Airlangga.

Pemerintah juga mempercepat penyelesaian aturan dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

“Baru saja kami melaporkan bahwa berbagai instrumen peraturan, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan di siapkan,” tambahnya.

Di samping penyelesaian peraturan, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku bisnis nasional.

Hal ini di harapkan agar para pelaku industri dapat memahami kebijakan baru pemerintah secara keseluruhan.

“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan di lakukan sore ini jam 4,” lanjut Airlangga.

Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa penerapan kebijakan ekspor tetap melibatkan perusahaan yang sudah beroperasi sebelumnya.

Oleh karena itu, investor asing di harapkan tetap yakin terhadap kebijakan ekonomi di dalam negeri.

“Yang pertama, tidak perlu khawatir, karena semua ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan yang telah ada,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan cara untuk melaporkan ekspor kepada Danantara agar sistem dapat di sempurnakan dalam tiga bulan ke depan.

“Dalam proses ekspor, ada pelaporan langsung kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan ke depan kita akan memperbaiki sistemnya,” jelas Airlangga.

Di sisi lain, rapat juga membahas strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk memperpanjang kebijakan kerja dari rumah selama dua bulan ke depan.

Selain itu, beberapa insentif ekonomi di persiapkan untuk mendorong kegiatan ekonomi pada kuartal kedua 2026.

“Baru saja di bahas berbagai kebijakan yang akan di ambil, termasuk paket kebijakan terkait ekonomi di masa depan,” kata Airlangga.

Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat devisa nasional, dan mempertahankan kepercayaan dari dunia usaha.

Sumber: BPMI Setpres/presidenri.go.id