Langkah Konkret Pemerintah Indonesia dalam Memperkuat Kesiapan Menghadapi Ancaman El Nino Sekaligus Memitigasi Impact Erupsi Gunung Berapi Terhadap Ekonomi
- account_circle Husni
- calendar_month
- visibility 18
Sumber: BPMI Setpres (Dok. Istimewa)
JAKARTA, PAStime News — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka guna memperkuat kesiapan iklim.
Oleh karena itu, pemerintah merancang langkah strategis untuk mengantisipasi El Nino sekaligus dampak erupsi gunung.
Selain itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan logistik nasional.
Meskipun demikian, kewaspadaan terhadap fluktuasi cuaca ekstrem tetap menjadi prioritas utama seluruh jajaran kementerian terkait.
“Tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini,” ujar Airlangga.
Selanjutnya, program bantuan pangan beras secara konsisten disalurkan demi menjaga daya beli masyarakat terdampak.
Bahkan, penyaluran beras periode September dipastikan berlanjut atas instruksi langsung dari Kepala Negara.
“Termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya yaitu Oktober, November, dan Desember,” kata Airlangga.
Di samping itu, pemerintah terus memantau kontraksi ekonomi daerah yang diakibatkan oleh bencana alam erupsi.
“Ya pertama tentu di daerah yang terdampak pasti terjadi kontraksi, dan kami masih monitor program-program apa yang terkena di berbagai provinsi tersebut,” jelas Airlangga.
Sementara itu, aktivitas masyarakat di area terdampak letusan gunung berapi terpantau mengalami penurunan cukup signifikan.
Oleh sebab itu, pemantauan ketat dilakukan terhadap dinamika lima hingga enam gunung aktif di Indonesia.
“Sekarang juga kami sedang monitor akibat daripada letusan 5-6 gunung di Indonesia ini. Terutama untuk aktivitas masyarakat yang sangat berkurang,” lanjutnya.
Tambahan pula, kendala bencana alam tersebut terbukti berpotensi mengganggu stabilitas rantai pasok logistik secara nasional.
Sebab, pembatasan jalur udara otomatis memicu hambatan besar pada layanan pengiriman kargo antardaerah.
“Logistik sudah pasti di sektor penerbangan sudah terjadi gangguan. Karena sektor penerbangan juga ada kaitannya dengan kargo,” ungkap Airlangga.
Maka dari itu, durasi penutupan rute penerbangan terus dievaluasi secara berkala oleh pihak otoritas terkait.
“Kita masih monitor berapa lama ini harus ditutup,” pungkas Airlangga.
Pada akhirnya, seluruh mitigasi ini berfokus menjaga keseimbangan ekonomi, distribusi logistik, dan keselamatan seluruh warga.
Sumber: BPMI Setpres/presidenri.go.id
- Penulis: Husni
