Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung memulai koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Pertemuan berlangsung di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Senin (2/3).
Selain itu, koordinasi ini mendukung Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Langkah ini juga memperkuat pemenuhan hak pendidikan bagi Warga Binaan.
Selanjutnya, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Abdul Hair, mewakili Lapas Tanjung. Ia hadir bersama Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Yogiyan Noor.
Sementara itu, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Akhmad Syamsi, menyambut langsung pertemuan tersebut. Kedua pihak kemudian membahas teknis pelaksanaan program secara rinci.
Lebih lanjut, mereka menyusun mekanisme pendataan Warga Binaan yang memenuhi syarat. Mereka juga mengeksplorasi kerja sama penyediaan tenaga pendidik dan kurikulum.
Yogiyan Noor menegaskan komitmen Lapas Tanjung dalam mendukung pendidikan kesetaraan.
Kami sangat mendukung program kesetaraan pendidikan ini.
Dengan program ini, Warga Binaan dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
Selain itu, mereka memperoleh bekal dasar saat kembali ke masyarakat.
Di sisi lain, Akhmad Syamsi menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan berkelanjutan.
Kami akan menyampaikan usulan ini kepada Kepala Dinas.
Selanjutnya, kami menunggu disposisi untuk membentuk tim pendataan.
Setelah itu, kami akan membahas teknis pelaksanaan secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Lapas Tanjung, Tri Joko Wiyono, menekankan pentingnya pendidikan dalam pembinaan. Ia menyebut pendidikan sebagai kunci peningkatan kualitas sumber daya Warga Binaan.
Kami berkomitmen menghadirkan pembinaan yang menyentuh aspek mendasar.
Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan menjadi langkah strategis.
Dengan demikian, kualitas Warga Binaan dapat meningkat secara signifikan.
Melalui koordinasi ini, Lapas Tanjung berharap sinergi segera terealisasi. Dengan demikian, program kesetaraan dapat berjalan efektif dan terukur.
Akhirnya, Warga Binaan di harapkan memperoleh ijazah setara pendidikan formal. Selain itu, mereka juga meningkatkan kompetensi dasar untuk mendukung reintegrasi sosial.
